Sejarah Indonesia: Akhirnya Timtim Itu Lepas (Dari Draft Buku Bersaksi Di Tengah Badai, Perjalanan Wiranto Memimpin TNI Di Saat Kritis)

Sumber: https://www.facebook.com/machsusth/posts/10213503857818842

 

Akhirnya Timtim Itu Lepas (Dari Draft Buku Bersaksi Di Tengah Badai, Perjalanan Wiranto Memimpin TNI Di Saat Kritis) Hanibal Wijayanta. Tony Hasyim Eva Mazrieva Latief Siregar Genot Widjoseno Sensen Gustafsson

TAK ada yang lebih menyakitkan selain kehilangan sesuatu yang sangat dicintai, sementara diri kita tak mampu mencegah kehilangan itu. Itulah yang dialami bangsa ini ketika harus kehilangan Timtim, propinsi yang lebih dari 24 tahun bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi saya sendiri, Timor Timur mempunyai arti khusus. Sebagai seorang prajurit, beberapa kali saya mengalami penugasan operasi di daerah ini. Di tanah ini, saya menyaksikan dan menerima pelajaran tentang kehidupan, persahabatan dan belajar menerima sebuah kepahitan sekalipun.

Salah satunya, ketika suatu saat, bertugas sebagai seorang perwira muda di daerah ini. Suatu hari saya menerima sebuah telegram yang mengabarkan Uga, istri saya melahirkan seorang putra. Dengan telegram pula saya memberi nama anak lelaki saya tersebut. Beberapa hari kemudian, saya memperoleh ijin pulang ke Malang, pangkalan batalyon tempat saya bertugas. Namun ternyata, anak saya telah dipanggil pulang kembali oleh Sang Pencipta.

Dalam beberapa kali penugasan itu, saya juga menyaksikan dan merasakan kepedihan orang-orang yang kehilangan orang yang dicintainya. Beberapa anak buah dan rekan seperjuangan, harus gugur untuk membela Timor-Timur sebagai bagian dari bangsa ini. Mereka yang gugur tersebut bahkan sebelumnya masih bercanda dan mengobrol akrab, namun tiba-tiba serentetan tembakan merengutnya. Atau ketika seorang rekan yang berusaha melindungi saya dari tembakan musuh, justru harus terkapar karena tembakan musuh yang membidik saya.

Kesedihan menyaksikan orang-orang yang kehilangan itulah yang membuat saya bertekad, agar suatu ketika ketika Allah memberi saya kekuasaan, saya harus menghentikan semua kekerasan dimanapun itu terjadi. Karena itu, saya sangat bersedih, ketika harus dituduh terlibat aksi kekerasan di tanah yang saya cintai ini, justru beberapa saat setelah saya harus kehilangan tanah bagian dari bangsa yang saya cintainya ini.

Kehilangan ini berawal ketika tiba-tiba Presiden BJ Habibie mengumumkan rencananya memberikan opsi kedua yakni merdeka untuk Timtim. Awalnya hanya ada opsi pemberian otonomi yang lebih luas terhadap Timor Timur atau otonomi khusus Timtim. Saya baru mengetahui setelah menerima disposisi terhadap surat PM Australia kepada Presiden RI yang saya terima pada 25 Januari 1999 pukul 00.30 WIB. Garis besar disposisi tersebut adalah, “Harap dikaji bersama isi surat Perdana Menteri Australia, juga dikaji jika masalah Timor Timur membebani perjuangan dan citra Indonesia dan jikalau ternyata 22 tahun sejarah bersama dengan seluruh bangsa Indonesia yang diproklamasikan 53 tahun yang lalu dan sekarang memiliki sejarah kebersamaan kl 400 tahun termasuk 350 tahun jaman Belanda, tidak mencukupi untuk rakyat Timor Timur menyatu dengan kita. Maka wajar dan bijaksana kelak diputuskan oleh Sidang Umum MPR, Propinsi ke-27 ini dengan hormat berpisah dengan negara kesatuan RI.”

Setelah opsi tersebut muncul, Panglima TNI dalam rapat Bidang Polkam tingkat Menteri pada tanggal 25 Januari 1999 membahas disposisi tersebut dan seluruh peserta, tak punya jalan lain, selain menyetujui opsi ini. Dalam sidang Kabinet Bidang Polkam yang diperluas tanggal 27 Januari 1999 dan dihadiri oleh seluruh menteri saya menyatakan apabila opsi Otonomi Khusus Timtim telah menjadi keputusan pemerintah Indonesia, hendaknya keputusan masa lalu mengenai integrasi Timtim bukan merupakan keputusan yang salah. Hal ini penting, karena TNI tak rela ribuan putra bangsa yang terbaring gugur membela integrasi wilayah dianggap membela yang salah. Selama lebih dari 20 tahun TNI telah bersungguh-sungguh mempertahankan keputusan itu, dengan segala pengorbanan jiwa dan raga dari putra-putra terbaiknya. Sekitar tiga ribu tujuh ratus prajurit tewas dan dua ribu empat ratus menderita luka dan cacat seumur hidup.

Saya tak ingin pengorbanan mereka menjadi sia-sia. Bagaimanapun Timtim telah 24 tahun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa ini. Sejak 28 November 1975 Timtim menjadi Propinsi ke-27, meski baru pada tahun 1978 lewat Tap MPR RI/VI/1978, daerah ini menjadi bagian sah NKRI. Sedangkan Portugal sendiri meninggalkan Timtim pada 1976 tanpa tanggung jawab apapun.

Setelah opsi tersebut mengemuka dan kemudian dibahas dalam pertemuan triparti, pertikaian antara masing-masing kelompok makin menjadi. Di Ermera, kedua kelompok yang merasa mempunyai hak yang sama bertikai dan menewaskan 30 orang pro Integrasi. Sementara teror kepada masyarakat pendatang (guru, dokter, pegawai negeri, pedagang dll.) selama Februari – Maret 1999 pun makin meningkat.

Menyadari potensi terjadinya konflik tersebut, Menhankam/Panglima TNI langsung memimpin upaya perdamaian di Dili Timor Timur setelah dilakukan conditioning oleh Staf Khusus.

Upaya perdamaian kami anggap penting karena selama 23 tahun lebih masyarakat Timor Timur terbelah menjadi dua bagian, yakni pro dan anti integrasi, yang satu sama lain saling bermusuhan, menyerang, meneror dan telah menimbulkan korban yang cukup besar. Mereka harus didamaikan terlebih dahulu, sebab kalau tidak maka jajak pendapat sangat mungkin akan gagal, bahkan tak mungkin dilaksanakan.

Selain itu lewat Tap MPR Nomor VI/MPR/1978, maka secara legal TNI diposisikan sebagai pasukan penindak separatisme, berarti berhadapan dengan kekuatan anti integrasi. Padahal salah satu kunci sukses jajak pendapat TNI harus netral, demikian pula aparat kepolisian.

Upaya perdamaian ini dirintis lewat pertemuan tanggal 21 April 1999 di Dili. Pada kesempatan tersebut perdamaian itu disepakati dan ditandatangani tokoh pro kemerdekaan dan integrasi di depan masyarakat dan para saksi. Kecuali Xanana yang menandatangani di Jakarta via faksimili, di depan masyarakat Dili wakil kedua pihak yang bertikai disaksikan Uskup Belo sepakat untuk menjaga perdamaian. Kesepakatan itu dilanjutkan dengan pertemuan di Jakarta yang diprakarsai Panglima TNI dengan menghadirkan Xanana Gusmao dari pro kemerdekaan dan Domingos Soares dalam pertemuan rekonsiliasi lanjutan. Salah satu kesepakatan yang ada adalah kedua pihak menyerahkan senjata kepada aparat. Kesepakatan itu dilaksanakan mulai 20 Juni s/d 5 Juli 1999 sebagai jangka waktu penyerahan senjata kepada aparat.

Namun hanya kelompok Pro Integrasi yang menyerahkan senjata sebanyak 575 pucuk. Kelompok Pro Kemerdekaan sama sekali tidak mau menyerahkan senjata bahkan sampai saat ini. UNAMET yang dalam perjanjian juga berkewajiban mengumpulkan senjata ternyata juga tidak ada hasilnya.

Kecurangan UNAMET telah tampak saat melakukan rekruitmen staf lokal keseluruhannya dari kelompok Pro Kemerdekaan, padahal jumlahnya sekitar 3000 personil. Dalam hal ini para pelajar mendapat kemudahan setelah mendapatkan rekomendasi dari gereja sebaliknya pihak Pro Integrasi mendapat penolakan dengan alasan yang tidak jelas.

Kecurangan lain pada saat pendaftaran pun terjadi. Mereka yang diperkirakan pro Integrasi dipersulit untuk mendaftar sebagai pemilih baik dengan cara administratif (akte kelahiran ataupun surat baptis sebagai pengganti) maupun pemungutan biaya. Sementara Unamet juga menolak berbagai bantuan dari LSM Indonesia seperti Forum Rektor dan sejumlah organisasi pemuda guna memonitor pelaksanaan jajak pendapat. Protes dilayangkan kepada pejabat UNAMET dan UNDP di Jakarta untuk disampaikan ke PBB oleh Pengamat Front Bersatu untuk otonomi dan Forum Rektor, namun tetap tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Kecurigaan kelompok pro Integrasi bertambah, semua itu dalam kerangka skenario untuk memenangkan pro Kemerdekaan.

Pada tahap pelaksanaan pendaftaran berlangsung relatif aman dan berhasil di seluruh wilayah. Jumlah pendaftar 433.000, lebih besar dari perkiraan UNAMET yang tidak lebih dari 400.000, serta lebih besar pula dari Pemilu 1999 yang hanya 387.000.

Selanjutnya pelaksanaan kampanye dilaksanakan pada tanggal 20 Juli s/d 5 Agustus 1999 juga berlangsung secara terkendali. Terjadi beberapa kasus bentrokan massa namun dapat diisolasi sehingga tidak mempengaruhi situasi umum. Sedangkan Jajak Pendapat dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 setelah dua kali ditunda. Tak kurang dari 98,7 % pendaftar ikut memilih di 700 TPS dan berlangsung aman.

Momen ini diselenggarakannya jajak pendapat ini tentu menarik banyak orang. Ribuan reporter dari berbagai media di dunia dan observer dari luar negeri berdatangan untuk ikut meliput dan memonitor penyelenggaraan Jajak Pendapat. Dalam catatan mereka berjumlah kurang lebih 4000 orang, semua selamat sampai selesai, setelah berada di Timtim selama + 3 bulan.

Hingga pemungutan suara berlangsung semuanya berjalan dengan lancar. Saya menerima telepon berisi pujian atas keberhasilan mengawal proses jajak pendapat.

Namun kerusuhan itu mulai membayang, ketika pengumuman hasil jajak pendapat dilakukan pada tanggal 4 September 1999, tiga hari lebih cepat dari rencana dengan hasil 77,2 % menolak opsi otonomi khusus dan 21,5 % menerima.

Hasil ini tentu jauh dari dugaan kelompok Pro integrasi. Sebagai gamnbaran, ketika diselenggarakan registrasi kepada para pengungsi Timtim di NTT Mei 2001 lalu, jumlah pengungsi yang memilih menjadi warga negara Indonesia mencapai lebih dari 90 persen dari 200 ribu pengungsi. Artinya dari jumlah ini saja, tentu jauh lebih besar dari 21 persen hasil jajak pendapat.

Merasa dicurangi terutama oleh staf lokal UNAMET, menjadikan kemarahan itu makin menjadi. Saat itulah kerusuhan mulai meledak. Kalangan pro integrasi yang meras dicurangi mengamuk di berbagai tempat dan menghancurkan berbagai sarana umum. Sementara para pendatang yang tak rela hartanya yang dikumpulkan secara susah payah bertahun-tahun, juga menghancurkan semua miliknya. Inilah yang kemudian disebut berbagai pihak sebagai pembumihangusan yang dilakukan tentara.

Seorang pastur asal Portugal Manuel Fraile, menjadi saksi mata atas apa yang terjadi di Timtim pada jajak pendapat, menuliskan suasana itu dan dikutip Kantor berita Portugal Lusa pada 10 Desember 1999. Dalam tulisan tersebut ia mengatakan,”After the August 30 vote for independence, thes same people (pro integration) were convinced that East Timor was finished and that (Indonesian) West Timor was a good place, so they began to set own houses on fire and then helped destroy others.”

Tak dapat dipungkiri, beberapa oknum tentara khususnya yang berasal dari Timtim ikut merasa kecewa dan turut serta dalam penghancuran berbagai sarana tersebut. Namun sangat naif jika dikatakan penghancuran tersebut dilakukan atas perintah dari Jakarta, bahkan dikaitkan dengan tuduhan pelanggaran HAM berat kepada pimpinan TNI baik di jajaran Kodam Udayana maupun saya sebagai Panglima TNI.

Mendengar perkembangan yang semakin memburuk, saya melakukan peninjauan ke Dili pada 5 September 1999. Setelah melihat situasi yang tak terkendali dengan status hukum tertib sipil dan Komando Pengendalian dari Polri tak lagi efektif, maka Panglima TNI mengajukan usul untuk menetapkan status darurat militer untuk wilayah Timor Timur.

Presiden BJ Habibie lalu meyakinkan Sekjen PBB tentang apa yang dihadapi, lalu pada 6 September 1999 pukul 24.00 waktu setempat, darurat militer diberlakukan di Timtim. Tindakan ini kemudian terbukti mampu menekan eskalasi kerusuhan.

Sesuai dengan rencana kontijensi, semua langkah yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi situasi terburuk yang mungkin saja terjadi telah dilakukan sebelumnya. Namun tentu saja tindakan kekerasan itu tak bisa dihentikan seketika. Setelah diterapkannya status darurat militer, TNI dapat meredam kerusuhan , melindungi dan mengoperasikan kembali sarana vital seperti PLN, Perusahaan Air Minum. Sementara tak satupun sarana lain seperti jembatan, depo bahan bakar dan rumah sakit yang rusak setelah darurat militer diterapkan.

Leave a Reply

%d bloggers like this: